18 WNI Dipulangkan dari Nepal Pasca Kerusuhan Besar
Pemerintah Republik Indonesia memulangkan 18 warga negara Indonesia dari Nepal setelah kerusuhan besar melanda negara tersebut. Pemulangan dilakukan pada Kamis 11 September 2025 melalui Tribhuvan International Airport dan dijadwalkan tiba di Tanah Air pada Jumat 12 September 2025 di Bandara Soekarno-Hatta. Pemulangan WNI dari Nepal ini menjadi langkah cepat pemerintah untuk memastikan keselamatan warga di tengah situasi politik dan keamanan yang tidak stabil.
Rombongan pertama yang berhasil dipulangkan terdiri dari delegasi Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, GIZ Indonesia, Asosiasi Hydro, akademisi Universitas Indonesia, serta beberapa wisatawan. Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa sebagian besar dari mereka sebelumnya berada di Kathmandu untuk menghadiri kegiatan kerja sama energi baru terbarukan Indonesia-Nepal-Jerman dalam program The 3rd Exchange of the Renewable Energy Mini-Grids in South-South and Triangular Cooperation (ENTRI).
Kondisi WNI di Nepal Saat Kerusuhan Terjadi
Kementerian Luar Negeri RI mencatat ada sekitar 78 WNI yang sedang berada di Nepal pada masa kerusuhan. Mayoritas berada di Kathmandu, sementara sebagian kecil lainnya berada di Pokhara dan Lumbini. Keberadaan mereka dipantau oleh Tim Perlindungan WNI yang ditugaskan di Kathmandu, dibantu oleh KBRI Dhaka yang memiliki akreditasi wilayah Nepal.
Langkah ini dilakukan agar pemerintah bisa memastikan kondisi seluruh WNI tetap aman. Proses pemulangan dilakukan secara bertahap sesuai dengan situasi keamanan dan jadwal penerbangan yang tersedia.
Peran Kemenlu dan KBRI dalam Perlindungan WNI
Tim perlindungan WNI dari Kementerian Luar Negeri dan KBRI Dhaka terus siaga di Nepal untuk memantau situasi. Fokus utama mereka adalah memastikan seluruh WNI dapat kembali ke Indonesia dengan selamat, baik yang sedang bekerja, melakukan perjalanan dinas, maupun berwisata.
Kemenlu menegaskan akan terus berkoordinasi dengan otoritas Nepal serta lembaga internasional guna memfasilitasi evakuasi berikutnya jika diperlukan. Keberadaan tim perlindungan di lapangan juga memberi rasa aman bagi WNI yang masih menunggu kepulangan.
Nepal Dilanda Gelombang Protes
Nepal tengah menghadapi situasi politik yang genting akibat kebijakan pemerintah memblokir 26 platform media sosial, termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan X. Keputusan ini memicu protes besar-besaran dari masyarakat yang menilai kebijakan tersebut melanggar kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia.
Aksi protes yang awalnya berlangsung damai kemudian berkembang menjadi kerusuhan. Massa menyerbu gedung parlemen, merusak properti publik, hingga melakukan pembakaran. Aparat keamanan yang dikerahkan untuk membubarkan demonstrasi bentrok dengan massa, mengakibatkan puluhan korban jiwa dan ratusan orang terluka.
Korban Jiwa dan Dampak Kerusuhan
Laporan media lokal menyebutkan lebih dari 20 orang tewas dan lebih dari 200 orang luka-luka akibat bentrokan. Situasi ini menambah ketegangan politik dan memperburuk stabilitas nasional. Warga yang sebelumnya hanya menuntut pencabutan larangan media sosial kini memperluas tuntutan mereka, termasuk mendesak pengunduran diri Perdana Menteri Khadga Prasad Oli dan menuntut reformasi politik.
Kerusuhan berskala nasional ini menimbulkan kekhawatiran serius tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di kalangan internasional, terutama negara-negara yang memiliki warganya berada di Nepal.
Militer Ambil Alih Keamanan
Krisis yang semakin memanas mendorong militer Nepal mengambil alih pengamanan setelah pemerintahan Perdana Menteri Oli dianggap gagal mengendalikan situasi. Tentara kini berpatroli di berbagai titik strategis di ibu kota Kathmandu dan menyerukan warga untuk tetap berada di rumah.
Langkah ini dilakukan untuk mencegah kerusuhan semakin meluas, meskipun banyak pihak khawatir kehadiran militer dapat memperparah ketegangan dengan massa.
Dampak Terhadap Kerja Sama Internasional
Kerusuhan di Nepal berdampak langsung terhadap sejumlah agenda internasional, termasuk kerja sama energi terbarukan yang melibatkan Indonesia, Jerman, dan Nepal. Program ENTRI yang tengah berlangsung harus dihentikan akibat kondisi keamanan yang tidak memungkinkan.
Delegasi Indonesia yang menjadi bagian dari program tersebut kini dipulangkan lebih awal. Hal ini menunjukkan bagaimana instabilitas politik bisa mengganggu agenda pembangunan dan kerja sama antarnegara.
Reaksi Internasional atas Kerusuhan Nepal
Sejumlah negara telah mengeluarkan imbauan perjalanan bagi warganya di Nepal. PBB dan organisasi internasional lainnya menyerukan agar pemerintah Nepal menghormati hak asasi manusia serta segera membuka ruang dialog dengan masyarakat.
Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri juga mendesak agar situasi di Nepal segera kondusif demi keselamatan semua pihak, termasuk WNI yang masih berada di sana.
Harapan WNI yang Masih Tertinggal
Sebagian WNI yang belum dipulangkan masih menunggu jadwal penerbangan berikutnya. Mereka berharap situasi segera membaik agar dapat kembali ke Indonesia dengan aman. Tim perlindungan WNI terus berupaya memberi bantuan, termasuk akomodasi sementara dan kebutuhan darurat lainnya.
Kemenlu menegaskan seluruh WNI yang berada di Nepal akan diprioritaskan untuk segera kembali ke tanah air, tanpa terkecuali.
Baca Juga : iPhone 17 Resmi Meluncur, Harga iPhone 16 Turun Hingga Rp 3 Juta di Indonesia
Pemulangan 18 WNI dari Nepal menjadi langkah awal pemerintah dalam melindungi warganya dari krisis politik yang sedang terjadi. Meski sebagian sudah kembali ke tanah air, masih ada puluhan WNI lain yang menunggu giliran dipulangkan. Kerusuhan di Nepal menjadi pengingat penting bahwa instabilitas politik di suatu negara dapat berdampak luas, termasuk bagi warga asing.
Pemerintah Indonesia berkomitmen memastikan keselamatan setiap WNI di luar negeri, sekaligus mendorong agar konflik di Nepal segera berakhir melalui dialog yang damai dan menghormati hak asasi manusia.